Blogger Sriwidadi

  Dana Bagi Hasil (DBH); Tujuan, Prinsip dan Jenisnya Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas secara informatif tentang Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu sumber penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dibahas secara rinci mengenai tujuan, prinsip, jenis, serta mekanisme penyalurannya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Latar Belakang Dalam sistem keuangan negara, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. DBH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi bagian dari transfer ke daerah , di samping Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Konsep DBH lahir dari semangat desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pe...

  Desa Sapari Menuju Digitalisasi Desa Cerdas Meta Deskripsi: "Desa Sapari mulai berbenah menuju era digital dengan semangat mewujudkan Desa Cerdas. Dibawah kepemimpinan Kepala Desa   Eliyanto, A.A, Md, Pd. SD, langkah ini menjadi wujud nyata transformasi desa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat." Latar Belakang Desa Sapari Desa Sapari merupakan salah satu desa di Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, kini mulai menapaki langkah baru menuju transformasi digital. Berada di wilayah kawasan desa perbatasan   dengan akses yang cukup menantang, Desa Sapari memiliki tantangan besar dalam pelayanan administrasi, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun di balik itu, potensi sumber daya manusia dan semangat kebersamaan masyarakat menjadi modal penting untuk mendorong desa ini lebih maju. Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam program Smart Village atau...

  SEJARAH DESA SRIWIDADI     Bagaimana Sejarah Desa Sriwidadi Terbentuk ?   Sejarah Singkat Sejarah terbentuknya Desa Sriwidadi pada awalnya merupakan daerah transmigrasi lahan gambut sejuta hektar, yang merupakan program dari Pemerintah Pusat melalui kementrian transmigrasi beserta tujuh kementrian yang lainnya yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementrian Agraria, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bapenas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pada fase implementasi   yang terlibat dan memilikimperan sentral adalah dari kementerian PUPR, Trnasmigrasi daan Pertanian. Kemudian daerah tersebut merupakan bagian dari unit pemukiman transmigrasi ( UPT ) dan di beri nama UPT Lamunti II B-3, yang berada di wilayah Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagai Desa Induk, kemudian dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun menjadi Desa Persiapan. Seiring dengan perkembangan...

  Peran Teknologi Informasi dalam Transparansi Kebijakan Publik di Tingkat Desa Meta Deskripsi: Artikel ini membahas bagaimana peran teknologi informasi meningkatkan transparansi kebijakan publik di tingkat desa melalui website desa, aplikasi digital, media sosial, serta sistem administrasi berbasis teknologi. Dengan penerapan yang tepat, teknologi dapat memperkuat akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka. Transparansi sebagai Pilar Utama Tata Kelola Desa Transparansi dalam kebijakan publik di tingkat desa merupakan hal yang mutlak diperlukan demi terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, terutama dalam pengelolaan Dana Desa, perencanaan pembangunan, hingga penyusunan program prioritas. Namun, dalam praktiknya, tantangan t...