Blogger Sriwidadi

  Wakil Ketua BPD Dampingi Kepala Desa Sriwidadi Serahkan Bantuan Kursi Roda dan Alat Bantu Dengar dari Dinas Sosial kepada Masyarakat Meta Deskripsi; Penyerahan bantuan sosial berupa satu unit kursi roda dan tiga unit alat bantu dengar dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas kepada masyarakat Desa Sriwidadi didampingi Wakil Ketua BPD sebagai wujud sinergi, pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan sosial desa. Blogger Sriwidadi, Selasa 3 Februari 2026; Pemerintah Desa Sriwidadi menyalurkan bantuan sosial berupa satu unit kursi roda dan tiga unit alat bantu dengar kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Sriwidadi, Willy Sanjaya , yang didampingi Sekretaris Desa Eka Normawati serta Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sriwidadi, Alim Muflihah , sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan sosial masyarakat. Bantuan sosial ini bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten ...

29 Karateka Sabuk Hitam Lemkari Kapuas Resmi Dikukuhkan Kuala Kapuas ; Pengurus Cabang (Pengcab) Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Kabupaten Kapuas secara resmi melaksanakan Pengukuhan dan Penyematan Sabuk Hitam kepada 29 karateka Lemkari Kapuas pasca mengikuti Gashuku dan Ujian Yudansha Zona Kalimantan . Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 25 Januari 2025 , bertempat di Taman Batalion, Jalan Kalimantan, Kuala Kapuas . Pengukuhan berlangsung tertib, khidmat, dan penuh makna, serta dihadiri oleh Ketua Umum Lemkari Kapuas H. Arbainsyah, S.Ag., M.Pd , Ketua Majelis Sabuk Hitam (MSH) Lemkari Kapuas Sensei Mispadliansyah , para pelatih dojo, serta seluruh karateka Lemkari Kapuas yang dinyatakan lulus ujian dan resmi menyandang Sabuk Hitam. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan para karateka Lemkari Kapuas dalam mengikuti Gashuku dan Ujian Yudansha Zona Kalimantan yang diselenggarakan oleh Pengprov Lemkari Kalimantan Selatan pada tanggal 18 hingga 21 Januari...

  OM-SPAN: Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Meta Deskripsi: OM-SPAN adalah sistem monitoring penyaluran Dana Desa yang digunakan Kementerian Keuangan untuk memastikan ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas anggaran. Artikel ini membahas pengertian, tujuan, fungsi, keterkaitan OM-SPAN dengan Siskeudes, serta peran pemerintah desa dalam mendukung kelancaran penyaluran Dana Desa. Latar Belakang Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak Dana Desa digulirkan, pemerintah tidak hanya menekankan pada besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penggunaannya . Dalam praktiknya, penyaluran Dana Desa melibatkan banyak tahapan dan lintas instansi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem yang mamp...

  Implementasi Persamaan Gender di Desa Dabulon Desa Dabulon, yang terletak di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, dikenal sebagai desa yang progresif dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan berbasis aspirasi masyarakat desa. Pemerintah Desa Dabulon secara aktif menerapkan berbagai kebijakan pembangunan yang selaras dengan prinsip inclusiveness dan kesetaraan gender. Hal ini tercermin dari tokoh-tokoh perempuan yang menduduki posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti Ernawati sebagai Ketua BPD dan Evelinnasari sebagai Sekretaris BPD yang menunjukkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa, serta Yulianti sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Peran Perempuan dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa Keberadaan perempuan pada posisi BPD Desa Dabulon bukan sekadar simbolik, tetapi berkontribusi nyata dalam proses musyawarah desa serta dalam menyuarakan kebutuhan kelompok perempuan dan keluarga rent...

  Kepala Desa Sapari Eliyanto Apresiasi Pelaksanaan Pakat Semajau Sapari Meta Deskripsi: Kepala Desa Sapari Eliyanto, A.A, Md, Pd, SD,   mengapresiasi pelaksanaan Pakat Semajau Sapari sebagai tradisi penyambutan Tahun Baru yang mempererat silaturahmi antarwarga, memperkuat gotong royong, serta melestarikan nilai budaya lokal melalui kebersamaan lintas Rukun Tetangga. Desa Sapari, Minggu (4/1/2026); Pemerintah Desa Sapari mengapresiasi pelaksanaan Pakat Semajau Sapari , sebuah tradisi sosial-budaya masyarakat desa dalam menyambut Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan secara bergantian oleh lingkungan Rukun Tetangga (RT). Kegiatan tersebut dipusatkan di Pendopo Kantor Desa Sapari dan dihadiri oleh seluruh unsur kelembagaan desa. Pakat Semajau Sapari merupakan istilah lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sapari. Secara makna, pakat dimaknai sebagai kebersamaan dan kesepakatan, sementara semajau dimaknai sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan ...

  Sambut Tahun Baru 2026 , Tingkatkan Kinerja Pemerintah Desa Meta Deskripsi: Narasi reflektif Pemerintah Desa dalam menyambut Tahun Baru 2026 sebagai momentum meningkatkan kinerja aparatur, kualitas pelayanan publik, serta pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Memasuki Tahun Baru 2026, Pemerintah Desa menempatkan pergantian tahun sebagai momentum penting untuk melakukan refleksi, pembenahan, dan penguatan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahun baru tidak hanya dimaknai sebagai perubahan kalender, tetapi sebagai titik awal untuk memperbaiki kualitas kinerja aparatur, memperkuat pelayanan publik, serta menata arah pembangunan desa agar semakin efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Desa menyadari bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, memasuki tahun 2026, peningkatan kinerja aparatur desa menjadi prioritas utama. Disiplin kerja, profesionalisme, se...

  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang Dikecualikan: Regulasi, Penjelasan, dan Contoh Konkret Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas secara komprehensif dasar hukum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia, penjabaran rinci mengenai jenis informasi yang dikecualikan sesuai regulasi, mekanisme pengecualian menurut Komisi Informasi , hingga contoh-contoh konkret dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik. Pendahuluan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ) , masyarakat memiliki hak penuh untuk mengakses informasi yang dikelola badan publik. Meski demikian, transparansi tidak bersifat mutlak. Ada jenis-jenis informasi tertentu yang dikecualikan untuk diakses publik demi menjaga kepentingan...