Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD): Transparansi sebagai Nafas Tata Kelola Desa

 Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD): Transparansi sebagai Nafas Tata Kelola Desa

Meta Deskripsi: Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepala desa kepada masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap tata kelola pemerintahan, desa tidak lagi dapat dikelola dengan pola lama yang tertutup dan administratif semata. Desa hari ini adalah entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan besar, anggaran yang signifikan, serta tanggung jawab moral yang kuat kepada masyarakatnya. Dalam konteks inilah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) menjadi instrumen penting yang menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas publik.

IPPD bukan sekadar dokumen tahunan, melainkan cerminan kualitas kepemimpinan kepala desa. Landasan hukumnya jelas, yakni Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, yang mengatur kewajiban kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Permendagri ini membagi kewajiban laporan menjadi tiga bentuk: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada bupati/wali kota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD, serta IPPD kepada masyarakat. Di antara ketiganya, IPPD memiliki makna paling langsung bagi warga desa, karena informasi tersebut menyangkut realisasi program, penggunaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga capaian kinerja pemerintahan desa selama satu tahun anggaran.

IPPD pada dasarnya memuat gambaran menyeluruh tentang bagaimana desa dikelola. Mulai dari kondisi umum desa, kebijakan strategis yang diambil, pelaksanaan APBDes, program pembangunan fisik dan nonfisik, pemberdayaan masyarakat, hingga kendala dan tantangan yang dihadapi. Melalui IPPD, masyarakat dapat mengetahui secara jelas arah kebijakan desa serta sejauh mana visi dan misi kepala desa dijalankan.

Di sisi lain, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat sistem pengawasan dan demokrasi desa. BPD diberikan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dengan demikian, penyampaian laporan kepada BPD bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan desa.

Hubungan antara kepala desa dan BPD seharusnya bersifat kemitraan strategis. Ketika IPPD disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan LKPPD disampaikan kepada BPD, maka terbentuklah ruang dialog yang sehat antara pemerintah desa, lembaga desa, dan warga. Transparansi yang dibangun melalui IPPD akan memperkuat legitimasi pemerintah desa serta meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam praktiknya, IPPD juga berperan sebagai instrumen pencegah konflik. Tidak sedikit persoalan di desa muncul akibat kurangnya keterbukaan informasi, terutama terkait penggunaan Dana Desa, penentuan prioritas pembangunan, atau penetapan penerima bantuan sosial. Ketika informasi disampaikan secara jelas dan mudah diakses, ruang spekulasi dan kesalahpahaman dapat diminimalkan. Kepercayaan masyarakat pun tumbuh seiring dengan terbukanya akses informasi.

Lebih dari itu, IPPD merupakan sarana pendidikan politik dan literasi keuangan bagi masyarakat desa. Dengan mengetahui struktur pendapatan dan belanja desa, warga dapat memahami keterbatasan anggaran sekaligus peluang pengembangan potensi desa. Partisipasi masyarakat pun menjadi lebih konstruktif karena berbasis pada data dan informasi yang akurat.

Namun demikian, tantangan implementasi IPPD masih nyata. Keterbatasan kapasitas administrasi aparatur desa, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, hingga budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kepala desa, dukungan aktif BPD, serta pembinaan dari pemerintah daerah agar IPPD benar-benar dijalankan sesuai semangat regulasi.

Pada akhirnya, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bukan hanya kewajiban normatif yang diatur dalam Permendagri, tetapi juga komitmen etis untuk menghadirkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan partisipatif. Desa yang terbuka adalah desa yang dipercaya. Desa yang dipercaya adalah desa yang kuat. Dan desa yang kuat adalah fondasi kokoh bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.